Komersialisasi Hukum Indonesia

Seumpama kehidupan yang berjalan gelap itulah sisi negara ini saat ini. kita melihat berbagai kasus yang melucuti hati nurani dan urat malu bangsa ini. Di saat semua orang menuntut perubahan bangsa ini malah berjalan dalam poros kemunduran nurani. Berkaca dari tiap masalah yang terjadi di setiap sudut wilayah negara ini begitu banyak masalah yang memilukan hati dan menyayat hati. Kita tak hentinya belajar dari kesalahan kita sendiri tapi semua pelajaran itu tak cukup membuat kita mendapat makna untuk di jalankan dan menjadi pelajaran nyata dalam membangun bangsa ini kearah yang lebih baik.

Belajar dari setiap masalah publik yang terjadi baik di masyakarat biasa dan pejabat publik sendiri merupakan langkah awal memperbaiki manajemen dan sistem bangsa ini. peraturan – peraturan yang di buat tak cukup membuat masalah selesai malah menambah masalah baru. Kasus Gayus misalnya peraturan yang berbelit belit membuat Gayus tak kunjung pasti mendapat hukumannya malahan enak – enakan melancong ke Bali bahkan sampai keluar negeri. Semua berawal dari peraturan kita yang di buat atas dasar kepentingan masing – masing pihak yang merasa di untungkan.

Peraturan di buat untuk mengikat warga negara agar berjalan dalam koridor yang benar sehingga sistemisasi kehidupan bangsa ini berjalan dengan teratur dan sesuai dengan cita – cita bangsa. Kita saat ini berada dalam tingkat masalah yang cukup tinggi dan menguras perhatian seluruh masyarakat. Kita di sorot seluruh dunia karena sistem hukum kita yang begitu amat lemah. Koruptor yang memakan uang untuk kesejahteraan rakyat dan pembangunan bangsa ini hanya mendapat hukuman yang teramat ringan sedangkan maling ayam sangat berat padahal mereka mencuri karena kelaparan.

Inilah yang membuat semakin dipertanyakannya hukum bangsa ini. hukum bukan untuk mengadili dengan adil tapi memberi jalan ketidak adilan bagi elemen bangsa ini. Selain itu juga betapa mudahnya jual beli hukum dilakukan. Seperti kasus yang lagi hangat – hangatnya seorang napi yang seharusnya di hukum dapat mengganti posisinya sebagai terhukum kepada orang lain dengan membayar Rp. 10 juta. Ini patut menjadi acuan bagi sistem hukum di bangsa ini. Hukum masa kini adalah hukum berasaskan ekonomi yakni dengan praktek jual beli hukum, jual beli undang – undang dan lain sebagainya.


Pantas kiranya kalau hasil survei beberapa lembaga menyebutkan kalau lembaga paling korup ada lembaga – lembaga hukum. Survei ini pun di jawab dengan cemoohan dari lembaga yang bersangkutan. Bukannya menjadi pacuan untuk jadi lebih baik lagi malah kelihatannya semakin hari semakin ketahuan saja kebobrokan yang terjadi. Satu demi satu terungkap masalah – masalah baru yang terjadi di lembaga hukum. Tidakkah pemerintah malu terus membiarkan masalah ini terus berlarut – larut.

Ini adalah bukti bahwa masih banyak yang harus di lakukan pemerintah saat ini. Pemerintah jangan berdiam diri dengan kebanyakan berpikir sehingga permasalahan – permasalahan yang terjadi terus menumpuk bukannya terselesaikan. Rakyat sudah serasa bosan menyaksikan segala permasalahan hukum kita yang carut marut. Tidak di radio, tidak di media massa dan berita di televisi hampir setiap hari mengungkap permasalahan hukum yang tidak selesai tersebut.

Tindakan tegas pemerintah sangat di butuhkan untuk menetralisasi permasalahan hukum kita agar selesai dengan efisien dan efektif. Hukum harus di tegakkan tanpa tebang pilih dan biarkan saja kalau perlu para koruptor atau para penjilat penjaranya di gabungkan dengan para maling ayam, para pembunuh atau kriminal yang mengerikan lainnya. Semua manusia itu sama di depan hukum bukan ? kalau ada pembedaan kelas sama saja juga bohong. Setidaknya mencegah seperti kasus arthalita kemarin yang penjaranya bagaikan hotel bintang lima.

Hukum harus di reformasi dengan sebaik – baiknya. Jangan sampai hukum yang di buat oleh parlemen kita untuk melindungi mereka sendiri jika nanti melakukan kesalahan bisa di penjara di tempat yang nyaman bagai hotel bukan penjara. Hukum jangan lagi di pergunakan sebagai praktek pelajaran ekonomi buat para mafia hukum dan mafia kasus dengan berbagai jual beli hukum yang dilakukan. Perkuat lembaga penegak hukum seperti KPK dan jangan sampai di lemahkan oleh para elit – elit yang ingin menghancurkan bangsa ini dengan korupsi dan suap - menyuap yang mereka lakukan.

Hukum bukan mainan tapi hukum memberi peran sebagai tempat perlindungan dan memperoleh keadilan bagi seluruh masyarakat yang tinggal di atas bumi Indonesia. Gerakan sadar hukum hanya akan menjadi omong kosong kalau hanya semangat di awal tapi membiarkan setelah semangat itu hilang. Sudah saat kita mereformasi segala bidang kehidupan bangsa ini yang di rasa ganjil dan tidak sesuai dengan sistem lagi yang menjadi tujuan bangsa ini. Maka itu mari kita berperan bersama – sama menegakkan keadilan tanpa memandang pejabat atau rakyat biasa, kaya atau miskin karena semua sama saja di pengadilan Tuhan nanti.

HILANGNYA MAKNA SUMPAH PEMUDA

Indonesia di batas perjuangannya melawan perbedaan suku bangsa. Ikrar terucap dengan sebuah sumpah untuk terikat dalam ikatan yang bernama Indonesia. 28 Oktober 1928 seluruh pemuda dari setiap daerah Indonesia bersumpah satu jiwa, satu bahasa, bertumpah darah satu Indonesia. Ketika ikrar itu terucap tak ada lagi kata perbedaan, tak ada lagi sifat dan sikap kedaerahan, kesukuan karena semua melebur menjadi Indonesia.

28 Oktober 2010 dimana 72 tahun sudah Sumpah Pemuda terikrarkan di bumi Indonesia. Setiap tahun kita memperingati di tanggal 28 Oktober sebagai tanggal yang bersejarah tonggak dimana perjuangan pemuda Indonesia dengan persatuannya bersatu untuk memerdekakan diri berjuang bersama melawan penjajah dan memerdekakan bangsa dan negara ini.

Perubahan demi perubahan terjadi pada bangsa ini setelah sumpah pemuda 1928. Para pemuda berjuang dengan berbagai cara membuang sikap kesukuan dan kedaerahan untuk satu harapan yakni kemerdekaan Indonesia secara fisik dari negara penjajah. Menguatkan kekuatan untuk membangun bangsa ini seperti yang di cita – citakan oleh seluruh rakyat Indonesia pada saat itu.

Sangat di sayangkan perjuangan itu dan peringatan sumpah pemuda di setiap tanggal 28 Oktober terasa sia – sia dan hampa makna. Perjuangan pemuda Indonesia seperti berkurang dengan sikap doyan hura – hura para pemudanya. Hanya sedikit dari sebagian besar pemuda yang memikirkan nasib bangsanya sendiri. Pemuda dari kalangan Mahasiswa dan Pelajar berubah sangar dengan berbagai aksi demo anarkis karena ketidakpuasan terhadap pemerintahan dan tawuran pelajar karena hanya masalah kecil.

Dapat di maklumi semua karena hilangnya rasa cinta Indonesia di jiwa dan hati pemuda Indonesia. Hanya sedikit yang mampu mendalami dan memaknai cinta kepada Indonesia. Yang lainnya tergerus perubahan akibat pengaruh globalisasi dan mabuk dalam lingkaran kesenangan pribadi. Sungguh di sayangkan memang pada saat ini Pergerakan Pemuda untuk berpikir demi kepentingan bangsa lebih sedikit daripada pergerakan pemuda yang suka hura – hura, ngumpul di jalan untuk kesenangan, nongkrong dan mabuk dengan pergaulan bebas.

Pemuda Indonesia adalah penerus kepemimpinan bangsa ini menuju perubahan. Apa jadinya jika pemuda kita bersikap acuh terhadap nasib bangsanya sekarang ini. Bersikap masa bodoh terhadap bangsanya sendiri merupakan titik awal dari kehancuran bangsa dan negara ini. Sudah saatnya kita kembali di era sumpah pemuda dan menyingkirkan sikap mementingkan kepentingan pribadi. Tak ada gunanya sikap mementingkan hawa nafsu pribadi untuk berhura – hura karena hanya akan membuat kita terlena dan tak menumbuhkan sikap inovasi sama sekali.

Jangan sampai pemuda Indonesia hanya mudah berteori tanpa praktek yang jelas. Menyatukan diri kembali dalam ikrar Sumpah Pemuda dan memaknai persatuan dan kesatuan bangsa ini melalui sikap kesadaran pemuda Indonesia adalah ujung tombak untuk menjadikan Indonesia lebih maju sesuai dengan harapan seluruh rakyat Indonesia.

Gelora pemuda sebagai agen perubahan adalah harus di implementasikan dengan baik dan sesuai dengan kode etik pemuda bangsa ini. Belajar dengan giat , memberikan sikap kritis dan memberi solusi dan bersatu melindungi harkat dan martabat bangsa serta persatu memperjuangkan nasib kaum – kaum tertindas, termarginalkan dan kaum – kaum yang tidak mendapatkan ketidakadilan. Semua untuk Indonesia yang lebih baik dan menuju cita – cita bangsa yang mulia yakni kemakmuran dan kesejateraan yang di inginkan semua.

Mari kita bersama – sama membuang ego pribadi dan menyatukan hati demi bangsa dan negara ini. Jangan sampai peringatan setiap 28 Oktober hanya menjadi sebuah acara seremonial belaka. Hanya di ikrarkan tanpa sebuah praktek yang jelas dalam kehidupan nyata. Jangan sampai kita kembali di era kebodohan pada masa lalu. Jangan sampai kita terlena dengan perkembangan global yang maju dan menikmatinya dan lupa akan nasib bangsanya. Ingatlah kata seorang mantan presiden AS “ jangan pikirkan apa yang engkau dapatkan dari bangsamu, tapi pikirkan apa yang dapat kau beri untuk bangsamu”.

Banjarmasin Post, 28 Oktober 2010

MENGEVALUASI PERJALAN SETAHUN PEMERINTAHAN

*) Agus Suriadi
Intelektual Muda Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Komsat Unlam
Mahasiswa Pendikan Ekonomi FKIP Unlam


Setahun sudah Soesilo Bambang Yudhoyono bertandem dengan Boediono memimpin negara ini. Seribu satu kisa telah terjadi seiring waktu berjalan di negeri kita tercinta Indonesia. Mulai dari hal – hal yang kecil sampai berbagai kejadian besar yang mengundang kontroversi. Dari yang biasa sampai peristiwa yang luar biasa dan ada yang jelas akhirnya tapi lebih banyak tidak jelas pada ujungnya.

Kita ingat dengan jelas berbagai kasus hukum yang tidak jelas ujung penyelesaian. Kasus Century yang sampai sekarang tidak jelas kabarnya dan membuat seribu pertanyaan dalam hati rakyat Indonesia. Apakah memang ada keterkaitan pemerintah dalam kasus ini hingga kasus Century terombang – ambing tak jelas kemana arahnya. Adakah praktek tangan tak terlihat di balik ini semua sehingga pengungkapan kasus ini seperti angin lalu yang tiada artinya.

Selain itu KPK yang semakin diperlemah dalam penindakan kasus korupsi di negara ini seperti mempertegas kelemahan kedua pemimpin bangsa ini. KPK adalah lembaga yang sangat di butuhkan dalam memperbaiki citra bangsa ini kedepan agar bebas dari penyakit kronis yang namanya korupsi. Permasalahan bangsa ini adalah adanya sekelompok orang yang bersatu untuk menekan KPK sehingga mereka leluasa berpraktek korupsi di bangsa dan negara ini. Faktanya sudah jelas sampai sekarang ketua KPK belum di tentukan dan terkesan di kesampingkan. Bukankah ini membuat kelemahan bagi lembaga KPK dalam memberantas korupsi di negara ini.

Belum lagi kasus yang baru saja terjadi saat seluruh mahasiswa di berbagai daerah di Indonesia melakukan demonstrasi untuk mempertegas sikap mahasiswa dan mempertanyakan apa saja yang sudah dilakukan pemerintah di satu tahun pemerintahan. Semua di lakukan karena dalam satu tahun terakhir sama sekali tidak ada perubahan yang signifikan terhadap bangsa dan negara ini.

Sikap arogan polisi dan emosi yang meluap – luap dari mahasiswa di berbagai daerah mengakibatkan bentrokan tidak terhindarkan. Di Makassar sendiri mobil – mobil dinas berplat merah menjadi aksi penghancuran mahasiswa. Di Jakarta sikap polisi yang juga tersulut emosi membuat satu orang mahasiswa Universitas Bung Karno tertembak pada saat bentrok terjadi. Ada apa sebenarnya dengan bangsa dan negara ini. Selain budaya korupsi yang mengakar apakah akan di tambah dengan budaya kekerasan yang juga sering terjadi dalam setahun terakhir.

Inikah yang namanya kebiasan yang menjadi budaya. Budaya korupsi dan kekerasan yang terjaga selalu tanpa bisa di sadari dan di atasi. Memang korupsi dan kekerasan berbeda jauh maknanya. Akantetapi keduanya adalah penyakit yang harus di berantas dengan bijaksana dan tepat. Korupsi akan mempermiskin Indonesia dan kekerasan akan merubah Indonesia menjadi negara yang kehidupannya seperti hutan rimba.

Inilah tantangan pemerintahan SBY – Boediono empat tahun kedepan . Menjawab dengan bijaksana keraguan masyarakat Indonesia kepada mereka. Mempertegas sikap dan jangan lemah dengan segala tantangan kedepan. Jangan sampai setiap permasalahan di negara ini tak jelas penyelesaiannya dan tak jelas arah tujuannya sehingga membuat rakyat bingung dan mempertanyakan sikap pemimpinnya sendiri.

Pemimpin harus tegas dan jangan sampai mudah di intervensi elit – elit partai. Pemimpin di pilih rakyat untuk mengayomi dan melindungi mereka sampai kesejateraan dan kemakmuran itu terwujud. Jangan sampai membuat rakyat menjadi menderita batin ketika pemimpin itu memimpin. Terbuka dengan masukan dan mudah membuka mata, hati dan telinga akan nasib rakyatnya. Berdialog dan menerima masukan dari mahasiswa karena mahasiswa adalah kaum intelektual yang begitu kritis sehingga jika suara mereka tidak di dengar apapun akan mereka lakukan agar suara mereka didengar. Apa susahnya menerima masukan dari para mahasiswa Indonesia bukankah mahasiswa juga nanti akan menggantikan pemimpin – pemimpin di negara ini.

Sudah seharusnya kita semua bertindak dan bersikap dewasa terhadap berbagai permasalahan di negara ini. Jangan biarkan ke aroganan pemimpin yang tidak mendengar suara dan aspirasi rakyat membuat semakin tumbuhnya benih – benih kehancuran di negara Indonesia yang tercinta ini. Saling menerima pendapat dan menerima masukan serta saling memahami satu sama lain, antara pemimpin dan rakyatnya sehingga tumbuh saling memiliki bangsa ini satu sama lainnya.

Semoga setahun pemerintahan SBY – Boediono membuat kita semakin sadar betapa masih banyak yang harus di benahi dari bangsa ini. Setahun kita dipimpin membuat kita sadar dan mengeavaluasi dengan bijak segala kekurangan yang di rasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Kita berbuat sesuai kaidah dan bertindak positif demi kemajuan bangsa dan negara ini kedepan. *)

ANTARA SUARA RAKYAT DAN EGOISME PARLEMEN

Ada apa dengan para pejabat parlemen kita ini ? seribu tanya pasti hinggap dikepala kita semua dengan tingkah laku para pejabat itu beberapa tahun belakangan. Dari mulai banyaknya pejabar DPR yang terkena kasus korupsi, kontroversi – kobtroversi seperti dana aspirasi, rumah aspirasi dan yang sekarang adalah meningkatnya anggaran para pejabat tersebut keluar negeri.

Kenapa tak hentinya para anggota DPR ini membuat berbagai kebingungan rakyat Indonesia. Kita mengetahui dengan pasti bahwa tak pantas kiranya berbagai kontroversi itu dilakukan dan dilaksanakan. Itu semua hanya akan memperburuk citra DPR di mata masyarakat. Apalagi kondisi masyarakat yang tak kunjung membaik dengan berbagai masalah yang dihadapinya dan tidak mampunya pemerintah merealisasikan janji – janjinya saat kampanye.

Anggota DPR harus bisa meletakkan dirinya di posisi yang sebaik – baiknya. Semua ini agar tidak mencoreng citra DPR itu sendiri yang nantinya mungkin akan dibilang lembaga paling boros. Lembaga yang sedikit kerja tapi banyak maunya. Inikah yang di inginkan oleh para anggota DPR sebenarnya mengundang kontroversi untuk mencoreng nama lembaganya sendiri ?

Selain itu patut dipertanyakan apakah kualitas yang berangkat itu sesuai untuk menimba ilmu disana ? jangan bahasa asing tak pandai ikut - ikutan padahal saat disana hanya bisa diam melongok. Sia – sia semua dana kalau ujung – ujungnya seperti hal tersebut. Jika memang mau berangkat juga harus memikirkan saat yang tepat kapan harus berangkat. Jangan sampai kondisi bangsa yang morat marit seperti sekarang ini anggota DPR malah memaksakan kehendak kerasnya hati untuk tetap berangkat.

Kita memang tidak memiliki hak untuk menghakimi dan menuntut karena kita hanya rakyat biasa yang mengamanahkan suara hati kita diperpolitikan negara ini kepada mereka. Akantetapi alangkah baiknya sebagai rakyat yang memiliki akal yang waras kita mengingatkan para wakil rakyat kita itu jangan sampai lupa daratan. Tugas mereka bukan untuk berhura – hura jalan – jalan keluar negeri. Tugas mereka membawa suara rakyat dan memenuhi cita – cita rakyat bangsa ini menuju sebuah era kemasyhuran dan kemerdekaan dari kemiskinan menuju kesejahteraan yang di impi – impikan selama bertahun – tahun.

Rakyat perlu wakil – wakil di DPR yang benar – benar pro rakyat. Mereka para anggota DPR bukan membawa suara mereka sendiri tapi membawa suara berjuta – juta rakyat Indonesia. Apa jadinya jika mereka mengingkari maka lihatlah apa yang akan terjadi dengan jutaan rakyat Indonesia ? Suara rakyat yang tidak tercalurkan akan membuat mandek kesejahteraan yang di inginkan rakyat Indonesia.

Setahun sudah pemerintahan Sby – Boediono berjalan dan apakah fungsi DPR sudah berjalan sebagaimana mestinya dalam satu tahun tersebut ? Banyak tanda tanya apa fungsi DPR kalau hanya untuk jalan – jalan keluar negeri tapi tugas di dalam negeri tidak kelar sama sekali. Mereka pemegang amanah rakyat untuk mengabdikan untuk rakyat.

Cukuplah kiranya segala sikap anggota DPR yang begitu keras hati untuk tetap ke luar negeri mesti jadi patokan bagi rakyat Indonesia. Apakah masih pantas menjadi wakil suara mereka di DPR kalau sikap egoisme pribadinya muncul. Apakah masih pantas di pilih kembali di pemilu nanti jika dalam keadaan rakyat menderita karena kemiskinan dan kesemerautan mereka tersenyum ria memakai uang rakyat untuk keluar negeri yang belum jelas dampaknya untuk bangsa ini.

Biar rakyat Indonesia yang menentukan sikap karena seluruh rakyat memilik hati nurani untuk menentukan mana sikap yang salah mana sikap yang benar. Rakyat Indonesia sangat cerdas dalam memilah untuk kepentingan bangsa dan negara ini. Rakyat adalah penggerak jalannya negara ini dan tanpa rakyat serta izin Allah pemerintahan tak akan berjalan dengan baik.

TELADAN MEDIA DALAM PENGEMBANGAN MORAL BANGSA

Indonesia, negara yang tidak habisnya dalam berita dalam realita dunia. Bak wayang tokohnya silih berganti mengambil peran. Pejabat, artis, masyarakat awam silih berganti – ganti menjadi bintang di berbagai berita di televisi maupun media massa. Mulai dari masalah korupsi sampai skandal sex yang amat memalukan bangsa ini. Berapa banyak aib negara ini yang sedikit demi sedikit terbongkar. Sadarkah bangsa ini dalam titik yang amat memilukan dan amat menyedihkan.

Tak habis kasus Bank century, belum habis pula kasus Gayus, sampai belum berkahir pula kasus penggerogotan terhadap KPK kembali berita hangat di hasilkan. Skandal seks artis menjadi seolah fenomena yang sangat besar dan mencengangkan. Artis idola menjadi hinaan dan cercaan saat di ketahui watak aslinya. Inilah yang namanya krisis idola yang di alami masyarakat Indonesia. Mereka mengidolakan artis bak Tuhan mereka padahal apalah arti idola kalau tidak membawa dan memberikan teladan bagi para penggemarnya.

Kita dalam era informasi yang kebablasan dan membawa dampak buruk bagi bangsa ini. Tontonan di televisi banyak mengajarkan dan mencontohkan hal yang buruk bagi masyarakat. Film, sinetron, musik dan lain sebagainya ladang promosi perilaku yang buruk. Di film layar lebar banyak membawa tema berbau seks yang merusak pikiran bangsa ini. Ciuman dianggap sah saja dan di anggap perilaku romantis, berpelukan di jalan seolah tradisi dalam berpacaran padahal orang tua zaman dahulu tidak mengajarkan seperti itu namun di era sekarang informasi yang kebablasan membuat semua yang dulu di anggap tak tabu menjadi tabu. Sinetron mengajarkan banyak sekali perilaku negatif dan membuat masyarakat terlena sehingga banyak waktu yang terbuang.

Internet yang sebenarnya di gunakan sebagai hal positif kini menjadi ladang hal – hal yang membawa pengaruh negatif. Akses yang terlalu bebas dan tidak adanya proteksi terhadap situs – situs berbau porno dan membawa pengaruh buruk lainnya membuat masyarakat cepat terpengaruh pikiran negatif yang akan menghasilkan budaya yang negatif pula. Selain itu pula pengawasan orang tua yang tidak maksimal membuat anak – anak mudah menikmati internet secara bebas dan secara tidak bertanggung jawab.

Zaman semakin maju dan berkembang namun jika tidak di barengi dengan perlindungan diri maka ujung – ujungnya akan membawa dampak yang tidak baik. Harus ada sesuatu yang dapat menyaring kemajuan perkembangan tekonologi dan informasi menjadi berdampak positif bagi masyarakat. Kunci utamanya adalah pikiran spiritualitas yang harus kita kembangkan dalam diri kita. Kita memang memiliki agama namun sayang agama tidak merasuk di diri kita namun hanya menjadi hiasan. Kita memiliki Tuhan namun dalam keseharian kita menganggap seolah tak ada Tuhan yang senantiasa mengawasi kita sehingga kita bertindak tindak pandang bulu dan tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana cara yang buruk.

Kita harus memiliki dan meningkatkan pikiran spiritual kita dalam kehidupan sehari – hari. Dengan begitu sikap dan perilaku kita tetap terjaga dalam menjalani kehidupan yang berkembang maju ini. Jangan sampai kita menjadi bangsa yang moralnya bukannya bertambah baik malahan menjadi semakin tak bermoral. Penerus bangsa ini juga harus kita persiapkan dengan baik jangan sampai anak – anak kita yang kelak menjadi penerus memiliki pikiran yang jorok dan tidak baik. Kita harus menjaga anak – anak ini dari hal – hal yang merusak pikiran mereka karena anak – anak sangat cepat terpengaruh dan meniru.

Sejak dini tanamkan di hati mereka pendidikan yang baik agar moral dan akhlak mereka kelak baik. Sudah cukup kita melihat tindakan – tindakan yang tak bermoral dan tidak berakhlak. Jangan sampai tindakan dan perbuatan itu juga menjadi sajian yang akan di alami oleh penerus bangsa kita nanti. Kita bangun negara ini dengan jiwa yang spiritual dan menumbuh kembangkan ajaran agama dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara sehari – hari. Agar negara kita suatu saat menjadi lebih baik dan berkembang maju. Negara yang bebas korupsi, negara yang bebas dari pornografi dan pornoaksi, negara yang menjunjung tinggi agama dan kepedulian sosial di antara sesama, serta menjadi negara yang makmur dan sejahtera.

Jangan sampai informasi – informasi negatif di televisi menjadi jalan bagi masyarakat untuk meniru. Acara – acara televisi harus berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat. Stasiun televisi jangan hanya mementingkan rating tapi pikirkan pula dampaknya bagi masyarakat secara luas. Informasi melalui berita di televisi dan surat kabar harus menyuguhkan berita yang tidak memprovokasi masyarakat dalam hal menyikapi masalah yang di tayangkan melainkan memberikan kesadaran masyarakat dalam bertindak. Semoga negara ini semakin baik dan menjadi negara yang menjunjung tinggi akhlak dan moral.

DANA ASPIRASI BUKAN JALAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN INDONESIA

Pasca mundurnya Sri Mulyani dan Pasca di bentuknya sekretariat gabungan antar partai koalisi yang di pimpin oleh Soesilo Bambang Yudhoyono dan ketua harian Abu rizal Bakrie maka semakin tidak menentu kondisi politik Indonesia. Seperti ada keterkaitan antara kemunduran Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan dengan pembentukan Sekretariat gabungan ini. Indikasinya adalah mundurnya Sri Mulyani akibat dari desakan – desakan orang – orang koalisi yang memiliki kepentingan di pemerintahan karena jika Sri Mulyani masih ada gerak orang yang memiliki kepentingan ini tidak leluasa di dalam pemerintahan.

Pemerintahan sendiri seperti tidak berdaya melawan kepentingan ini di karenakan seperti ada sesuatu yang di sembunyikan dan berkaitan erat dengan koalisinya itu. Terbukti dengan lengsernya Sri Mulyani dan di gantikan oleh Agus Martowardoyo suara – suara di legislatif khususnya dari koalisi pemerintah sendiri semakin lantang bersuara dan semakin berani mengintervensi pemerintah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran Negara. Golkar dengan lantang menyuarakan pendapatnya tentang dana aspirasi bagi tiap anggota DPR untuk di gunakan untuk tiap daerah pemilihan mereka dengan jumlah uang 15 milyar setiap anggota DPR atau dengan total kesekuruhan 8,4 trilyun Rupiah.

Sungguh, tidakkah mereka memikirkan uang 15 milyar itu apakah cukup untuk tiap daerah. Apakah akan merata karena lebih banyak daerah pemilihan daerah P. Jawa dari pada pulau – pulau lainnya. Selain itu tidak akan terjadi pemerataan ekonomi di tiap daerah dan hanya akan menimbulkan ketidak adilan dan urusan dana itu juga tidak begitu jelas. Tiap daerah juga memiliki kebutuhan berbeda dan membutuhkan jumlah dana yang berbeda untuk menjalankan program pembangunannya. Mungkin ada daerah yang memerlukan dana lebih dari 15 milyar atau kurang dari 15 milyar. Seharusnya biarkan pemerintah yang melakukan pemerataan ekonomi dan legislatif hanya mengawasi jalannya program – program pemerintah di tiap daerah. Jika tidak berjalan baik maka legislatif berhak menunutut mengapada daerahnya tidak mengalami kemajuan berarti dan berhak mempertanyakan tanggung jawab pemerintah. Itulah bentuk tanggung jawab legislatif kepada masyarakat bukan ikut – ikutan karena hanya akan membuka jalan korupsi meskipun hanya sedikit.

Lihatlah dana yang totalnya cukup besar itu cukup untuk membiayai ribuan bahkan puluhan jiwa rakyat miskin, cukup untuk membiayai puluhan ribu anak mendapatkan pendidikan yang layak, cukup untuk membiayai kesehatan keluarga miskin di Indonesia bukannya untuk program yang tidak jelas tersebut. Jangan jadikan dana aspirasi tersebut untuk menarik hati masyarakat untuk jalan terpilih di 2014 nanti. Masyarakat sudah cerdas dan bisa membedakan mana orang yang memeperjuangkan nasib mereka benar – benar dan mana yang hanya menggunakan nama mereka untuk mengejar kepentingan partai dan pribadi.

Dana 8,4 trilyun tersebut sebaiknya untuk meingkatkan kesejahteraan rakyat miskin yang terlampau banyak di negara ini. Dana tersebut di gunakan untuk program – program pro rakyat yang akan di jalankan pemerintah untuk mencapai tujuan tunggal negara ini yakni kemakmuran masyarakatnya. Jangan biarkan dana yang cukup besar itu habis dengan sia – sia tanpa ada manfaat dan tidak di rasakan secara nyata oleh seluruh masyarakat. Biarkan pemerintah yang melakukan fungsinya sebagai pemerata pembangunan di negara ini dan sebagai pemeberi jalan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Dengan demikian tidak ada kecemburuan sosial di tiap daerah yang lebih besar lagi seperti yang telah ada sekarang ini. Hal ini hanya akan menimbulkan konflik baru di masyarakat jika dana aspirasi ini akan luluskan.

Masyarakat butuh kejelasan dan perhatian yang lebih dalam menghadapai kondisi kehidupan mereka yang makin sulit. Mereka membutuhkan solusi yang arif fan bijaksana dalam menyelesaikan masalah. Hidup mereka semakin susah apalagi akan di hapuskannya subsidi bahan bakar minyak, naiknya tarif dasa listrik dan kesusahan – kesusahan lainya. Semestinya kita semua mencari jalan terbaik untuk menyelasaikan masalah negara ini bukan sibuk mengurus kepentingan pribadi da partai sendiri. Tanggung jawab meneyejahterkan masyakarakat negara ini adalah tanggung jawab kita bersama. Mari kita memberikan yang terbaik buat bangsa ini demi kemakmuran masyarakat yang di inginkan oleh para pendahulu bangsa ini.