Pasca mundurnya Sri Mulyani dan Pasca di bentuknya sekretariat gabungan antar partai koalisi yang di pimpin oleh Soesilo Bambang Yudhoyono dan ketua harian Abu rizal Bakrie maka semakin tidak menentu kondisi politik Indonesia. Seperti ada keterkaitan antara kemunduran Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan dengan pembentukan Sekretariat gabungan ini. Indikasinya adalah mundurnya Sri Mulyani akibat dari desakan – desakan orang – orang koalisi yang memiliki kepentingan di pemerintahan karena jika Sri Mulyani masih ada gerak orang yang memiliki kepentingan ini tidak leluasa di dalam pemerintahan.
Pemerintahan sendiri seperti tidak berdaya melawan kepentingan ini di karenakan seperti ada sesuatu yang di sembunyikan dan berkaitan erat dengan koalisinya itu. Terbukti dengan lengsernya Sri Mulyani dan di gantikan oleh Agus Martowardoyo suara – suara di legislatif khususnya dari koalisi pemerintah sendiri semakin lantang bersuara dan semakin berani mengintervensi pemerintah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran Negara. Golkar dengan lantang menyuarakan pendapatnya tentang dana aspirasi bagi tiap anggota DPR untuk di gunakan untuk tiap daerah pemilihan mereka dengan jumlah uang 15 milyar setiap anggota DPR atau dengan total kesekuruhan 8,4 trilyun Rupiah.
Sungguh, tidakkah mereka memikirkan uang 15 milyar itu apakah cukup untuk tiap daerah. Apakah akan merata karena lebih banyak daerah pemilihan daerah P. Jawa dari pada pulau – pulau lainnya. Selain itu tidak akan terjadi pemerataan ekonomi di tiap daerah dan hanya akan menimbulkan ketidak adilan dan urusan dana itu juga tidak begitu jelas. Tiap daerah juga memiliki kebutuhan berbeda dan membutuhkan jumlah dana yang berbeda untuk menjalankan program pembangunannya. Mungkin ada daerah yang memerlukan dana lebih dari 15 milyar atau kurang dari 15 milyar. Seharusnya biarkan pemerintah yang melakukan pemerataan ekonomi dan legislatif hanya mengawasi jalannya program – program pemerintah di tiap daerah. Jika tidak berjalan baik maka legislatif berhak menunutut mengapada daerahnya tidak mengalami kemajuan berarti dan berhak mempertanyakan tanggung jawab pemerintah. Itulah bentuk tanggung jawab legislatif kepada masyarakat bukan ikut – ikutan karena hanya akan membuka jalan korupsi meskipun hanya sedikit.
Lihatlah dana yang totalnya cukup besar itu cukup untuk membiayai ribuan bahkan puluhan jiwa rakyat miskin, cukup untuk membiayai puluhan ribu anak mendapatkan pendidikan yang layak, cukup untuk membiayai kesehatan keluarga miskin di Indonesia bukannya untuk program yang tidak jelas tersebut. Jangan jadikan dana aspirasi tersebut untuk menarik hati masyarakat untuk jalan terpilih di 2014 nanti. Masyarakat sudah cerdas dan bisa membedakan mana orang yang memeperjuangkan nasib mereka benar – benar dan mana yang hanya menggunakan nama mereka untuk mengejar kepentingan partai dan pribadi.
Dana 8,4 trilyun tersebut sebaiknya untuk meingkatkan kesejahteraan rakyat miskin yang terlampau banyak di negara ini. Dana tersebut di gunakan untuk program – program pro rakyat yang akan di jalankan pemerintah untuk mencapai tujuan tunggal negara ini yakni kemakmuran masyarakatnya. Jangan biarkan dana yang cukup besar itu habis dengan sia – sia tanpa ada manfaat dan tidak di rasakan secara nyata oleh seluruh masyarakat. Biarkan pemerintah yang melakukan fungsinya sebagai pemerata pembangunan di negara ini dan sebagai pemeberi jalan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Dengan demikian tidak ada kecemburuan sosial di tiap daerah yang lebih besar lagi seperti yang telah ada sekarang ini. Hal ini hanya akan menimbulkan konflik baru di masyarakat jika dana aspirasi ini akan luluskan.
Masyarakat butuh kejelasan dan perhatian yang lebih dalam menghadapai kondisi kehidupan mereka yang makin sulit. Mereka membutuhkan solusi yang arif fan bijaksana dalam menyelesaikan masalah. Hidup mereka semakin susah apalagi akan di hapuskannya subsidi bahan bakar minyak, naiknya tarif dasa listrik dan kesusahan – kesusahan lainya. Semestinya kita semua mencari jalan terbaik untuk menyelasaikan masalah negara ini bukan sibuk mengurus kepentingan pribadi da partai sendiri. Tanggung jawab meneyejahterkan masyakarakat negara ini adalah tanggung jawab kita bersama. Mari kita memberikan yang terbaik buat bangsa ini demi kemakmuran masyarakat yang di inginkan oleh para pendahulu bangsa ini.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar