PEMERATAAN PENDIDIKAN KUNCI KEMAJUAN BANGSA

Kemiskinan dan pengangguran inilah yang menjadi masalah serius yang di hadapi oleh berbagai negara di seluruh dunia. Kedua masalah ini merupakan masalah yang harus di atasi pemerintah untuk mencapai kemakmuran bangsa itu sendiri sehingga seluruh rakyat terjamin kesejahteraannya sebagai warga negara. Masa sekarang di era globalisasi di mana konsep liberalisasi menguat dan menghiasi kebijakan – kebijakan pemerintah membuat strata – strata sosial semakin meningkat.

Kita mengetahui bersama angka kemiskinan Indonesia relatif masih tinggi dan mungkin akan terus naik jika tidak adanya program – program pro rakyat yang di janjikan tidak direalisasikan dengan baik. Pemerintah sebagai pengambil kebijakan ekonomi seperti semakin pro pasar yang berkiblat pada liberalisme barat dan seperti mengenyampingkan rakyat.

Kita mengetahui berapa banyak sumber daya alam kita yang tergadaikan kepada pihak asing sedangkan negara hanya mendapatkan sedikit keuntungan dari eksploitasi dari sumber daya alam tersebut. Tingkat gaji juga terjadi perbedaan dimana gaji dari tenaga kerja asing di Indonesia lebih tinggi daripada pekerja lokal padahal mungkin kualitasnya tidak kalah bersaing dengan pekerja asing tersebut.

Ujung tombak dari kemajuan bangsa Indonesia dengan paham sosial – demokrasinya adalah pendidikannya. Semua kemajuan berawal dari paradigma pendidikan yang baik dan sesuai dengan cita – cita luhur bangsa. Berkaca dari negara tetangga Indonesia maka sungguh kita sudah agak jauh tertinggal. Sistem pendidikan Indonesia uang menjadi patokan untuk mendapatkan kualitas pendidikan yang baik dan tinggi. Sedangkan di negara – negara lain seperti Brunei negara menjamin pendidikan dan kesehatan warga negaranya.

Di Indonesia masih terjadinya ketimpangan dalam memperoleh akses pendidikan khususnya dari kaum dhuafa. Banyak anak – anak dari kaum dhuafa karena kesulitan ekonomi memaksa mereka untuk berhenti sekolah padahal dalam Undang – Undang mereka di jamin oleh negara untuk mendapatkan pendidikan yang layak akan tetapi sayangnya pemerintah tidak mengakomodir mereka dengan baik.

Anggaran pendidikan yang mencapai 20 persen pertahun masih belum mampu menyelenggarakan pemerataan pendidikan secara penuh. Sekolah – sekolah masih banyak yang rusak dan butuh di renovasi. Ini memunculkan pertanyaan untuk apa saja dana anggaran pendidikan yang 20 persen dari APBN di gunakan. Dengan anggaran yang besar seharusnya mampu memajukan pendidikan Indonesia bukan semakin membuat terpuruk dengan turunnya tingkat kelulusan siswa dan meningkatnya kecurangan saat UN di laksanakan.

Kita harus bercermin dan harus menemukan solusi untuk memperbaiki arah pendidikan di Indonesia. Pendidikan modal suatu bangsa untuk mampu bersaing dengan bangsa – bangsa lainnya. Buat apa sumber daya berlimpah jika pendidikan masyarakatnya rendah. Inilah yang terjadi di negara ini dimana sumber daya kita di kuasai asing dan warga kita hanya menjadi pegawai saja sedangkan negara sendiri menikmati sedikit hasuk padahal itu merupakan sumber daya alam kita sendiri. Sungguh ironi yang nyata bagi potret bangsa ini kedepan.

Untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas agar mampu menggunakan sumber daya alam secara mandiri dan bangsa ini bisa bebas dari belenggu kolonialisme yang terjadi di era modern ini atas nama investasi di perlukan reformasi pendidikan. Hal ini untuk memajukan kehidupan bangsa ini agar semakin cerdas dan mampu secara penuh memanfaatkan potensi – potensi yang ada untuk mampu bersaing walaupun dengan negara lain yang sudah maju sekalipun. Negara Indonesia adalah negara kaya akan sumber daya alamnya yang teramat potensial dan amat menyedihkan kiranya sumber daya itu di kuasai asing dan di keruk untuk kekayaan mereka sedangkan kita hanya menikmati ampasnya saja berupa bencana.

Fokus utama bangsa ini adalah hak yang sama memperoleh akses pendidikan yang merata dan mampu di jangkau oleh seluruh kalangan. Dukungan dana yang besar seperti sekarang cukup untuk memulai langkah menuju cita – cita para pahlawan pendidikan Indonesia di masa lalu. Semua semata untuk menatap Indonesia kedepan yang cerdas dan mampu menjadi kiblat kemajuan peradaban dunia.

Intinya adalah pendidikan menjadi pendorong kemajua bangsa ini. Dengan pemerataan pendidikan untuk semua kalangan secara adil akan menjamin hasil sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas, cerdas dan mapu berinovasi secara nyata menuju kesejahteraan dan kemakmuran yang kita cita – citakan bersama. Dengan pendidikan pula kemiskinan dan pengangguran akan mudah teratasi sehingga kedua masalah klasik tersebut tidak menjadi halangan dalam kemajuang bangsa ini.

ACFTA DAN PENGUSAHA INDONESIA

Indonesia memiliki pengusaha yang begitu banyak di setiap daerah. Baik pengusaha memiliki usaha yang berskala besar maupun berskala kecil. Mereka berjuang merebut hati konsumen agar apa yang mereka hasilkan mampu bersaing dan laku di pasaran. Namun, tantangan mereka semakin bertambah dengan adanya kerjasama dalam ACFTA (ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA) membuat para pengusaha takut kalah bersaing dengan produk – produk China.

Para pengusaha Indonesia harus lebih inovatif dan lebih berpikir keras lagi untuk mengatasi persaingan yang terjadi. Masyarakat Indonesia sendiri mengenal kalau produk – produk buatan China lebih murah daripada produk – produk dalam negeri. Sehingga kita bisa lihat sendiri masyarakat lebih banyak memilih membeli produk buatan China. Lihat saja di televisi hampir iklan handphone produk dari China. Mainan anak – anak di pasaran juga di banjiri oleh produk China. Hal ini membuat degradasi kepercayaan pengusaha Indonesia dalam bersaing dengan produk China.

Pemerintah seharusnya lebih bijak dalam mengatasi ini karena para pengusaha lokal masih banyak yang belum siap dalam pembukaan perdangan bebas dengan China. Pengusaha seolah di buat tak mampu berbuat banyak dengan menjamurnya produk – produk China di Indonesia. Para pengusaha lokal seharusnya di beri solusi agar mampu bersaing di negeri sendiri. Apa jadinya kalau di negeri sendiri saja kalah bersaing dengan produk China ? Bagaimanan mungkin bisa bersaing di luar negeri kalau Ekspor.

Semua kembali kepada pemerintah yang harus lebih memperketat masuknya produk China di Indonesia. Jangan biarkan barang – barang yang tidak berkualitas masuk ke dalam negeri. Jangan biarkan masyarakat hanya jadi penjual buat produk China tanpa bisa memproduksi produk sendiri. Hal ini hanya akan mematikan keadaan ekonomi pengusaha Indonesia apalagi pengusaha kecil.

Mungkin dengan adanya ACFTA membuat pengusaha lokal Indonesia lebih meningkatkan kapasitasnya dan kualitasnya agar mampu bersaing dengan produk China. Jangan biarkan karena ACFTA para pengusaha Indonesia melakukan gulung tikar. Tunjukkan kalau kita lebih berkualitas daripada negara China.

ANTARA PERSAINGAN DAGANG, KETIDAKTELITIAN DAN PENGAWET

Siapa yang tak mengenal jenis makanan yang namanya mie instan. Apalagi mie instan yang memiliki brand “Indomie” yang memiliki berbagai jenis variasi rasa dan jenis. Dari yang goreng sampai yang berkuah dan bahkan di buat dengan selera beberapa daerah di Indonesia. Selain harganya yang murah dan praktis juga mie instan di anggap memiliki kandungan karbohidrat yang tinggi. Sehingga memiliki nilai gizi yang mumpuni untuk di konsumsi. Akantetapi jika mie instan di konsumsi secara sering dan terus menerus akan berdampak buruk bagi kesehatan manusia itu sendiri.

Yang paling mengejutkan adalah di tariknya Indomie dari pasaran di negara Taiwan karena di anggap memiliki kandungan yang berbahaya bagi kesehatan manusia. Sehingga membuat kepanikan tak hanya di Taiwan tapi juga di dalam negeri Indonesia sendiri. Alhasil membuat pasaran Indomie di berbagai negara mengalami penurunan.

Penarikan ini bermula karena badan Pengawas Obat dan Makanan Taiwan menemukan kandungan pengawet “nipagin (methylparaben) yang tidak sesuai yang di anjurkan batas pemakaian untuk makanan yang beredar di Taiwan. Nipagin sendiri di gunakan untuk kecap yang menjadi pelengkap bumbu Indomie. Ini membuat pertanyaan besar di tubuh Perusahaan Indofood Sukses Makmur Tbk. karena menurut mereka Indomie yang beredar di Taiwan sudah sesuai dengan standar yang di bolehhkan oleh badan pengawas obat dan makanan Taiwan.

Ada pemikiran dari berbagai kalangan yang menyebabkan penarikan merk dagang Indomie di Taiwan karena adannya persaingan merk dagang dengan mie instan buatan lokal. Semua karena harga Indomie lebih murah di bandingkan mie yang diproduksi oleh perusahaan lokal Taiwan. Selain itu menurut catatan pemerintah yang di sampaikan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Dedi Soleh di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (19/10/2010). (sumber : detik.com) ada lebih dari 300 lebih toko di Taiwan yang menjual produk Indomie disana.

Isu persaingan dagang yang berhembus langsung di bantah oleh Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi berpendapat kasus Indomie di Taiwan bukan kasus perang dagang. Kasusnya cenderung mengarah pada salah kirim produk Indomie spesifikasi Indonesia ke pasar Taiwan yang memiliki spesifikasi berbeda.( sumber : bisnis.com).

Spekulasi tentang berbahayanya produk Indomie di konsumsi membuat kecemasan sendiri di masyarakat. Akantetapi Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia langsung memberikan penjelasan kemasyarakat bahwa Indomie aman di konsumsi karena bahan campurannya sesuai dengan ketentuan BPOM RI.kejadian ini juga sempat membuat harga saham Indofood Sukses Makmur Tbk. di pasar saham sempat melemah sehingga menyebabkan sedikit kepanikan para pemegang saham Indofood.

Menurut manajer Indofood sendiri Indomie aman di konsumsi asal tidak keseringan. Pihak indofood berpesan bagi seluruh masyarakat yang sering mengkonsumsi Indomie agar mengurangi makan mie instan agar tidak berakibat terhadap kesehatan masyarkat itu sendiri. Pemerintah sendiri harus melindungi konsumen Indonesia dan berkaca dari kasus Indomie ini.

Jangan sampai ada produk – produk yang memiliki dan mengandung bahan berbahaya di konsumsi bebas oleh masyarakat. Pemeritah lebih teliti menentukan produk yang aman dan tidak untuk di konsumsi agar hak – hak konsumen bisa terjaga dengan baik. Selain itu pemerintah juga harus membantu produsen – produsen kita yang memasarkan produknya di luar negeri agar tidak terjadi seperti kasus Indomie ini. Akibat salah pengiriman dan berbeda spesifikasi untuk negara Taiwan membuat citra buruk bagi produk – produk Indonesia.